Hukum Pidana Islam


Di ujian terbuka Dr. Khamami,  tema yang diangkat adalah tentang Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan. Saya sangat serius mengikuti presentasi dan konfirmasi para penguji sidang. Saya jadi ingat dengan Jurusan atau Prodi Baru Fakultas Syari’ah di IAIN Surakarta; Hukum Pidana Islam. Ya..hukum Jinayat memang diterjemahkan sebagai hukum pidana islam.
Beberapa hal yang saya tangkap dari ringkasan disertasi itu adalah bahwa hukum islam,  terutama hukum pidana,  dapat berlaku di sebuah wilayah (dengan otonomi khusus atau negara bagian) bila ada kemauan politik dari penguasa,  baik di tingkat lokal maupun pusat, adanya aspirasi dari masyarakat,  dan juga partai politik.
Hanya saja,  pelaksanaan hukum jinayat di Aceh dan Kelantan memang tidak sama dengan ketentuan yang ada di fikih. Jika dalam fikih,  hukum pidana meliputi qishash,  hudud dan ta’zir, maka di Aceh dan Kelantan Yang berlaku adalah persoalan hudud dan takzir. Persoalan hudud itupun hanya beberapa masalah saja.
Berlakunya hukum pidana Islam di wilayah tersebut bisa jadi bagaikan secercah cahaya,  hanya saja bila pelaksanaannya tidak sesuai harapan,  jauh dari keadilan yang diimpikan,  bisa jadi bumerang atas pelaksanaan hukum jinayat itu sendiri.
Surakarta,  06 juni 2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s