Melihat Kembali Perubahan Fatwa MUI tentang Kiblat


Beberapa waktu yang lalu, umat Islam mengalami “kehebohan” dengan munculnya fatwa MUI No. 3/2010 tentang kiblat yang salah satu diktumnya menyatakan bahwa karena letak geografis Indoensia yang berada di timur Ka’bah, maka arah kiblatnya adalah menghadap Barat. Setelah melewati berbagai kritik dari berbagai kalangan, terutama para pakar falak dan astronomi Islam MUI akhirnya menyempurnakan (“merevisi”) fatwa tersebut. Tulisan ini akan menelusuri beberapa hal yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang kiblat tersebut

Latar Belakang Munculnya Fatwa

Beberapa waktu yang lalu umat Islam digemparkan isu bergesernya arah masjid-masjid di Indonesia akibat sering terkena gempa bumi. Isu tersebut semakin kuat dan bergeser “arah”nya dengan adanya tawaran dari pihak tertentu yang menawarkan alat ke masjid-masjid untuk dibeli. Pihak tersebut mengklaim bahwa pengukuran arah kiblat masjid-masjid yang dilakukan selama ini tidak akurat. Yang akurat hanyalah pengukuran yang menggunakan alat tersebut. Akibatnya, umat Islam menjadi resah karena khawatir salatnya tidak sah akibat arah kiblatnya menjadi tidak akurat. Kemudian umat bertanya kepada MUI dan ditanggapi dengan munculnya fatwa No. 3/2010 tentang kiblat. Alih-alih meredakan keresahan umat Islam itu, fatwa tersebut justru menambah keresahan baru dan menimbulkan kontroversi di kalangan pakar falak dan astronomi Islam.

Pendekatan MUI dalam Menetapkan Fatwa

Dalam sebuah semiloka nasional tentang kiblat dan waktu salat yang penulis ikuti di PP. Tebuireng Jombang pertengahan bulan ini, salah seorang anggota Komisi Fatwa MUI Pusat menuliskan bahwa ada tiga pendekatan yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa dalam memberikan fatwa yaitu pendekatan nash qath’î, qaulî, dan manhâjî. Pendekatan pertama dilakukan dengan cara merujuk kepada nash al-Qur’an maupun as-Sunnah. Akan tetapi, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak semua persoalan dapat dirujuk kepada nash. Sebab, jumlah nash itu tetap, sedangkan jumlah dan jenis persoalan yang dihadapi terus bertambah dan berkembang. Pendekatan ini menghasilkan hukum-hukum yang qath’î yang oleh MUI disebut al-ahkâm al-qath’iyyât, hukum-hukum yang bersifat pasti yang tidak menerima interpretasi lain. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan qaulî yang dilakukan dengan cara merujuk kepada aqwâl (berbagai pendapat) ulama klasik yang terdapat dalam kitab-kitab yang dianggap otoritatif (al-kutub al-mu’tabarah). Para ulama terdahulu memang telah merespon persoalan-persoalan dengan aqwâl, af’âl, dan tasharruf mereka. Pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena terdapat kesenjangan antara kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama beberapa abad yang lalu dengan persoalan-persoalan baru yang  timbul dan terus berkembang. Apabila dalam kitab-kitab tersebut terdapat satu pendapat atau beberapa pendapat yang sama, maka diambillah pendapat tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tentu saja hal itu baru dilakukan setelah dilakukan kajian yang seksama dan memadai terhadap pendapat-pendapat tersebut berikut dalil-dalilnya. Hal ini terjadi karena mereka telah mengikatkan diri dengan madzhab-madzhab tersebut. Oleh karena itu, mereka dipersyaratkan juga untuk meyakini pendapat madzhabnya itu sebagai pendapat  yang paling kuat (arjah). Langkah seperti ini mencerminkan bahwa Komisi Fatwa  dalam aktifitas ijtihadnya membatasi diri pada pendapat di lingkungan madzhab yang sudah ada (bermadzhab secara qaulî) sehingga dimasukkan dalam ketegori ijtihâd fî al-madzhab. Akan tetapi, apabila terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama (ikhtilâf al-‘ulamâ’), maka dicarilah titik temu di antara pendapat-pendapat tersebut (al-jam’u wa al-taufîq). Untuk itu, diperlukan kajian sosial-historis dari para ulama tersebut guna memahami latar belakang pendapat-pendapat mereka sehingga dapat menemukan ”benang merah”  dari pendapat-pendapat tersebut.  Apabila cara tersebut tidak berhasil, maka ditempuhlah metode tarjîh yaitu menetapkan mana di antara pendapat-pendapat tersebut yang paling kuat dalilnya (râjih).

Tarjîh dilakukan dengan pendekatan lintas madzhab (muqâranah al-madzâhib) dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushûl al-Fiqh al-Muqâran. Mereka bebas memilih dan melakukan tarjîh terhadap pendapat-pendapat imam madzhab yang ada tanpa terikat pada salah satu di antara mereka. Dengan demikian, Komisi Fatwa menempatkan diri dalam posisi yang netral dengan cara tidak mengikatkan diri pada madzhab-madzhab yang sudah ada sehingga  langkah seperti ini dapat  diketegorikan sebagai  ijtihad tarjîh.

Sedangkan pendekatan ketiga, pendekatan manhâjî, dilakukan dengan cara berijtihad mengikuti metodologi ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu apabila  kedua pendekatan tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Dalil Menghadap Kiblat

Ada beberapa ayat dan hadis Nabi yang dapat dijadikan dasar oleh para ulama dalam menghadap kiblat, diantaranya adalah Q.S al-Baqarah (2): 144, 149, dan 150. Seorang ulama tafsir klasik, Fakhruddin ar-Razi mengatakan bahwa ayat pertama (144) merupakan perintah untuk orang-orang yang berada di dalam Masjidil Haram atau melihat Ka’bah, ayat kedua (149) merupakan perintah yang ditujukan pada orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram, dan ayat ketiga (150) ditujukan bagi yang berada di negeri-negeri yang jauh. Sedangkan hadis Nabi yang dapat dijadikan dasar dalam hal ini salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang berbunyi:” Bila  hendak salat maka sempurnakanlah wudhu, lalu menghadaplah ke kiblat kemudian bertakbirlah.”

Ayat dan hadis tersebut oleh para ulama difahami secara berbeda, terutama untuk umat Islam yang berada jauh dari Masjidil Haram yang tidak dapat melihat Ka’bah. Apakah kewajiban menghadap kiblat itu harus pada fisik ka’bah (‘ain al-ka’bah) atau cukup ke arahnya saja (jihah). Mayoritas ulama berpendapat bahwa bagi umat Islam yang tidak dapat melihat Ka’bah, maka kiblat mereka cukup ke arah (jihah) Ka’bah. Sedangkan Syafi’iyah berpendapat bahwa mereka tetap diharuskan – dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadap ke fisik (’ain) Ka’bah.

Hasil Fatwa dan ”Revisi”

Dengan ketiga pendekatan yang dipakai oleh MUI dalam memutuskan fatwa di atas, MUI kemudian memutuskan bahwa pendapat yang diikuti (rajih) adalah pendapat mayoritas ulama. Atas dasar itu, MUI membuat keputusan; (a) Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat bangunan Ka’bah adalah menghadap ke bangunan Ka’bah (’ain al-ka’bah), (b) Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka’bah adalah arah Ka’bah (jihah al-ka’bah), (c) Letak Geografis Indonesia yang berada di bagian Timur ka’bah/Makkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap  ke arah Barat.

Diktum  pertama merupakan diktum yang sudah disepakati oleh para ulam, sedangkan diktum kedua merupakan hasil ijtihad MUI dengan pendekatan yang telah disebutkan di atas karena diktum ini merupakan wilayah yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Diktum ketiga inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kemudian ”direvisi”.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam hal ini; pertama, ketidakterlibatan pakar Ilmu Falak dalam keluarnya fatwa No. 3 tahun 2010. Diktum ketiga menjadi salah satu bukti hal tersebut. Redaksi diktum ketiga menjadi ”tidak tepat” karena kajian dalam Ilmu Falak telah sangat maju dalam masalah pengukuran arah kiblat. Penggunaan berbagai peralatan klasik seperti bencet, rubu’ al-mujayyab maupun kontemporer semisal kompas, theodolit, program-program penentuan arah kiblat serta penggunaan internet semisal googleearth ataupun qiblalocator menunjukkan bahwa para pakar ilmu falak sangat memperhatikan kemiringan sudut arah kiblat dari arah Barat sejati. Ilmu Falak tidak mencukupkan diri dengan menghadap Barat dalam menghadap kiblat, akan tetapi memperhitungkan berapa derajat dari arah Barat ke arah kiblat. Revisi atas fatwa tersebut semakin menunjukkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam memunculkan fatwa pertama. Kedua, dalam sebuah tulisan di salah satu media cetak nasional, Ketua MUI menyatakan bahwa masalah kiblat ternyata bukan semata-mata masalah fikih, akan tetapi menjadi masalah akidah atau keyakinan. Fatwa MUI yang dikeluarkan dengan dasar syar’i dibantah oleh berbagai pakar ilmu falak yang menjadikan perhitungan ilmu falak sebagai landasan utamanya. Tulisan yang hendak menghadap-hadapkan antara syar’i vis a vis ilmu falak (sains) dalam hal ini menjadi sangat absurd karena ilmu falak pada dasarnya juga diambil dari teks-teks al-Qur’an dan Sunnah. Ketiga, adanya revisi terhadap fatwa tersebut membuktikan bahwa MUI dapat menerapkan prinsip taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-’illah, fatwa dapat berubah sesuai alasan yang melingkupinya, dan keempat, hal ini juga semakin menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara prinsip-prinsip syar’i dengan sains, keduanya saling melengkapi dan saling mendukung karena berasal dari sumber yang sama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s