ISTIHSAN DAN FORMULASINYA (Pro Kontra Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i)


Pendahuluan

Ilmu Ushul Fiqh adalah salah satu ilmu perangkat dasar yang harus dimiliki oleh ahli hukum Islam yang hendak melakukan istimbat hukum Islam, mencoba mengetahui maksud Allah yang terdapat dalam al-Qur’an. (asy-Syatibi, t.t: 375). Dalam pembahasan tentang syarat-syarat mujtahid, penguasaan atas ilmu ushul fiqh menjadi syarat utama yang dikemukakan oleh para ulama. Hal ini tentunya bertujuan agar proses ijtihad dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Walaupun semua ulama sepakat atas hal tersebut, fakta yang terjadi adalah bahwa tetap saja terjadi perbedaan di antara para mujtahid dalam penetapan hukum Islam sehingga ditemukan beragam madzhab dalam hukum Islam. Keragaman ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena adanya perbedaan dalam konsep ushul fiqh di antara para mujtahid. (al-Khin, 1996: 38). Dalam pembahasan tentang dalil-dalil penetapan hukum Islam misalnya, ushul fiqh selalu membagi dalil menjadi dua kelompok besar, yakni dalil-dalil yang disepakati (al-Adillah al-Muttafaq ‘Alaiha) dan dalil-dalil yang diperselisihkan (al-Adillah al-Mukhtlaf Fiha). Dalil yang disepakati adalah al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Sedangkan dalil yang diperselisihkan diantaranya adalah Qaul Sahabi, Maslahah Mursalah, Istishab, Istihsan, dsb. Salah satu dalil yang diperselisihkan oleh ulama yang akan menjadi tema dalam tulisan ini adalah Istihsan.

Pengertian Istihsan

Secara etimologi istihsan berasal dari kata al-hasan yang berarti sesuatu yang baik. Dengan adanya huruf tambahan alif, sin dan ta’, maknanya menjadi menganggap baik sesuatu. (Ibn Manzur, t.t: 117). Sedangkan secara terminologi, istihsan memiliki makna yang beragam.Diantaranya :

1. العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه هو أقوى

Berpindah dari hukum sebuah masalah pada yang semisalnya karena adanya dalil yang lebih kuat.

2. ما استحسنه المجتهد بعقله

Sesuatu yang dianggap baik oleh Mujtahid menurut penalarannya.

3. عن دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه إنه عبارة

Dalil yang terbetik dalam diri seorang mujtahid, namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata karena tidak adanya ungkapan yang bisa membantunya. (Ibnu Qudamah, 1981: 85)

4. الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي

Mengambil kemaslahatan yang bersifat parsial dan meninggalkan dalil yang bersifat umum (kulli) (asy-Syatibi, t.t.: 205)

5. ترجيح قياس خفي على قياس جلي لدليل

Mendahulukan qiyas khafi atas qiyas jali berdasarkan pada dalil. (az-Zuhaili, 1986: 739)

Dan masih ada definisi-definisi lain dari para ulama’ ushul yang berusaha menjelaskan pengertian dari istihsan. Dari beberapa definisi tersebut, setidaknya hanya satu definisi – definisi kedua- yang memiliki pengertian yang berbeda. Empat definisi lain memiliki kesamaan, yaitu meninggalkan suatu hukum atau dalil pada hukum atau dalil lain karena ada faktor yang menghendaki perpindahan tersebut.

Macam-macam Istihsan

Istihsan dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan dua kategori;

a. Berdasarkan kuat-tidaknya pengaruhnya

Dalam pembagian ini, pengaruh istihsan dikaitkan dengan pengaruh qiyas. Baik qiyas maupun istihsan dibagi menjadi dua. Qiyas dibagi menjadi dua yaitu qiyas jali tetapi pengaruhnya lemah bila dibandingkan dengan pengaruh dalil yang berlawanan dengannya, dan qiyas khafi yang memiliki pengaruh yang kuat atas hukum. Istihsan juga dibagi menjadi dua; yaitu istihsan yang kuat pengaruhnya walaupun khafi, dan istihsan yang lemah pengaruhnya walaupun jelas (zahir). Tarjih antara qiyas dan istihsan dalam hal ini didasarkan pada kuat dan lemahnya pengaruh, bukan pada jelas (zahir) dan tidak jelas (khafi) nya. Qiyas akan menjadi rajih atas istihsan apabila pengaruhnya lebih kuat, dan begitu juga sebaliknya. Ini terjadi apabila terdapat pertentangan (ta’arud) antara istihsan dengan qiyas. (az-Zuhaili, 1986: 742)

Contoh pertama yang sering disampaikan para ulama dalam hal ini adalah masalah sisa minuman burung carnivora. Karena biasa memakan bangkai, seharusnya burung carnivora diqiyaskan kepada hewan buas lainnya seperti singa dan harimau dalam hal najisnya liur mereka. Hukum tentang suci-tidaknya sisa air minum itu, bila memakai qiyas, dilihat dari sisi keharaman dagingnya. Burung carnivora diqiyaskan dengan hewan buas lainnya dari sisi sama-sama sebagai binatang yang haram dimakan dagingnya karena dagingnya najis. Sehingga sisa air minumnyapun najis karena bercampur dengan air liur yang berasal dari daging yang najis. Akan tetapi, bila dengan metode istihsan, sisa minuman burung carnivora adalah suci, diqiyaskan dengan sisa minuman manusia yang juga suci atas dasar bahwa keduanya sama-sama haram dimakan dagingnya. Dalam hal ini, istihsan lebih didahulukan atas qiyas karena lemahnya pengaruh yang ada pada qiyas tadi, yaitu kemungkinan bercampurnya air liur burung yang najis dengan air sebagaimana yang terjadi pada binatang buas lain. Hal ini karena burung pemakan daging minum air dengan paruhnya yang kering dan tidak bercampur dengan air liur, sehingga sisa air minumnya tidak menjadi najis karena terkena paruhnya sebagaimana sisa air minum manusia karena tidak adanya ‘illat untuk menghukuminya dengan najis. (at-Taftazani, 1985: 193). Contoh ini menunjukkan pengaruh qiyas yang khafi lebih kuat dibandingkan pengaruh qiyas jali.

Contoh kedua adalah tentang sujud tilawah dalam shalat, apakah boleh digantikan dengan ruku’?. Bila qiyas yang dipakai dalam hal ini, maka sujud tilawah boleh digantikan dengan ruku’ karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menampakkan pengagungan pada Allah, tawadhu’nya hamba dan tidak bersikap takabbur. Sedangkan berdasarkan metode istihsan, sujud tilawah adalah sama dengan sujud lainnya dalam shalat –yang merupakan rukun di dalamnya-. Jika sujud lainnya dalam shalat tidak boleh diganti dengan ruku’, maka demikian pula dengan sujud tilawah. Akan tetapi, metode seperti ini memiliki kelemahan (fasad) walaupun nampak lemah (khafi), yaitu menyamakan dua hal yang berbeda. Ruku’ dan sujud dalam shalat adalah dua hal yang diperintahkan dengan maksud yang berbeda dan tidak sah bila salah satu dikerjakan dengan maksud mengerjakan yang lain. Ini berbeda dengan sujud tilawah yang maksud utamanya adalah mengagungkan Allah, dan maksud ini tetap bisa terlaksana dengan ruku’. Oleh karena itulah, maka qiyas lebih diutamakan daripada istihsan dalam hal ini. (az-Zuhaili, 1986: 742).

b. Berdasarkan dalil yang melandasi

Dari sisi ini, istihsan dibagi menjadi enam berdasarkan pada dalil yang melandasinya:

1. Istihsan dengan nas

Nash dalam hal ini bisa berupa al-Qur’an maupun as-Sunnah. Maknanya adalah meninggalkan hukum berdasarkan qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh al-Qur’an atau as-Sunnah. Misal istihsan dengan al-Qur’an adalah hukum istihsan dalam wasiat. Qiyas tidak membolehkan wasiat karena wasiat adalah memindahkan kepemilikan dari seseorang (pemberi wasiat) pada orang lain (penerima wasiat) yang digantungkan pada berakhirnya masa kepemilikan pemberi wasiat tadi, yaitu setelah kematian. Akan tetapi, kaidah ini dikecualikan (istihsan) oleh ayat al-Qur’an: من بعد وصية يوصي بها أو دين) النساء: 11)

Contoh lain dari al-Qur’an adalah apabila ada seseorang berkata: “Aku bersumpah untuk mensedekahkan hartaku.”atau “hartaku adalah sedekah” maka secara qiyas ia harus mensedekahkan semua miliknya yang dianggap sebagai harta, akan tetapi secara istihsan ia hanya diharuskan mengeluarkan harta zakatnya saja sesuai dengan firman-Nya: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم (التوبة: 103) (al-Ghazali, 1413H: 173)

Sedangkan contoh istihsan dengan as-Sunnah adalah hukum jual-beli as-salam. Yaitu menjual sesuatu yang telah jelas sifatnya namun belum ada dzatnya saat akad, dengan harga yang dibayar dimuka. Model ini tentu saja berbeda dengan model jual-beli yang umum ditetapkan oleh Syariat, yaitu yang mempersyaratkan adanya barang pada saat akad terjadi. Hanya saja, model jual beli ini dibolehkan penduduknya melakukan hal ini pada buah untuk masa satu atau dua tahun. Riwayat yang menjelaskan hal itu adalah:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة, فقال ( من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم )

“Barang siapa yang melakukan (jual-beli) kurma dengan cara as-salaf, maka hendaklah melakukannya dalam takaran dan timbangan yang jelas (dan) untuk jangka waktu yang jelas pula.”

2. Istihsan dengan Ijma’

Yakni adanya kesepakatan dari para ulama untuk memutuskan hukum atas suatu masalah yang menyelisihi hukum asal (ijma’ sarih), atau mendiamkan suatu praktek yang berlaku di masyarakat tanpa mengingkarinya (ijma’ sukuti). Misalnya kesepakatan ulama tentang bolehnya akad ishtisna’. Secara qiyas, akad seperti iini adalah batal karena obyek akad tidak ada saat terjadinya akad. Akan tetapi, akad seperti ini menjadi boleh karena sudah berlaku di masyarakat tanpa adanya pengingkaran dari para ulama. Hal ini menjadi ijma’ ulama, dengan meninggalkan qiyas karena kebutuhan masyarakat atas hal ini dan untuk menghilangkan kesulitan. (az-Zuhaili, 1986: 744).

Contoh yang lain adalah akad yang terjadi dalam penggunaan air di kamar mandi umum dengan membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan. Secara qiyas, akad seperti ini tidak dibolehkan karena adanya ketidakpastian (jahalah) kadar penggunaan air dan waktu pemakaian. Setiap orang harus membayar dengan biaya yang sama, padahal banyaknya air yang digunakan dan waktunya antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Akan tetapi, akad ini menjadi boleh karena sudah berlaku dari masa ke masa tanpa adanya pengingkaran dari ulama. (Zidan, 1987: 233). Inilah yang dinamakan istihsan dengan ijma’, adanya kesepakatan para ulama tentang kebolehannya tanpa adanya pengingkaran.

3. Istihsan dengan ‘Urf

Artinya meninggalkan apa yang menjadi kensekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena ‘urf yang umum berlaku. Misalnya adalah kebolehan mewakafkan benda-benda bergerak seperti buku. Hukum asal wakaf hanya berlaku pada benda-benda tetap dan tidak bergerak seperti pekarangan. Akan tetapi, mewakafkan benda bergerak seperti itu menjadi boleh karena adanya kebiasaan di masyarakat yang membolehkannya. (Zidan, 1987: 233-234).

4. Istihsan dengan kedaruratan

Artinya adanya kondisi darurat yang menjadikan seorang mujtahid meninggalkan qiyas untuk mewujudkan kemaslahatan atau untuk menghilangkan kemadharatan. Misalnya adalah mensucikan sumur atau kolam yang terkena najis. Dengan metode qiyas, sumur atau kolam itu tidak akan menjadi suci dengan membuang sebagian atau seluruh airnya. Membuang sebagian air, tidak akan membuat suci sebagian air yang lain, sedangkan membuang seluruh air tidak akan menjadikan suci pada air baru yang bersumber dari sumur karena najis sudah menempel di dasar sumur atau di dinding-dingding sumur. Dan hal tersebutakan terus menjadikan air sumur dalam keadaan najis. Dengan adanya kesulitan ini, maka para ulama berpindah dari penggunaan qiyas pada istihsan sehingga menghukumi sucinya sumur atau kolam tersebut dengan membuang air yang ada di dalamnya. (as-Sam’ani, t.t.: 343)

5. Istihsan dengan Qiyas Khafi

Istihsan dengan qiyas khafi terjadi apabila ada dua macam qiyas dalam masalah yang dihadapi, yaitu qiyas khafi yang kuat pengaruhnya dengan qiyas jali yang lemah pengaruhnya, kemudian mujtahid memilih untuk berpindah dari qiyas jali ke qiyas khafi. Contoh lain, selain yang sudah disampaikan di depan tentang sisa minuman binatang carnivora, adalah tentang wakaf tanah pertanian. Ada dua qiyas yang bias berlaku dalam akad wakaf tanah pertanian. Qiyas pertama, qiyas jali, yaitu menqiyaskan wakaf dengan jual beli yang menjadikan barang yang diwakafkan tidak lagi menjadi hal pemiliknya. Dalam hal ini, hak untuk minum, hak mengalirkan air, dan hak membuat jalan tidak termasuk yang diwakafkan kecuali diikrarkan oleh Wakif (orang yang mewakafkan). Qiyas kedua, qiyas khafi, yaitu menqiyaskan wakaf dengan sewa menyewa dalam arti kebolehan untuk memanfaatkan ‘ain, bukan memilikinya, sehingga dibolehkan juga memanfaatkan harta wakaf seperti meminum air dari sumber air yang ada, menjadikannya sebagai sarana mengalirkan air dan sebagainya tanpa harus ada ikrar dari si wakif. (az-Zuhaili, 1986: 746)

Ketika mujtahid lebih mendahulukan qiyas yang kedua atas qiyas pertama dengan dasar bahwa maksud dari wakaf adalah memanfaatkan barang wakaf dan bukan memilikinya, maka berarti sang mujtahid sudah berpindah dari qiyas jali ke qiyas khafi. Dan inilah yang dimaksud dengan istihsan dengan qiyas khafi.

6. Istihsan dengan Mashlahat

Istihsan yang didasarkan pada kemaslahatan misalnya adalah tentang tanggung jawab buruh atas kerusakan produk yang dibuatnya. Kaidah umum menyatakan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduk pabrik tersebut kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian buruh pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama Hanafiah menggunakan istihsan dengan menyatakan bahwa para buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik disengaja maupun tidak. (az-Zuhaili, 1986: 747 dan Haroen, 1997: 107)

Contoh yang lain adalah tentang kebolehan dokter melihar aurat wanita dalam berobat. Menurut kaidah umum (qiyas), seseorang dilrang melihat aurat orang lain. Tetapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya, maka untuk kemaslahatan diri orang itu, menurut kaidah istihsan seorang dokter boleh melihat aurat wanita yang berobat kepadanya (Haroen, 1997: 107).

Kedudukan Argumentatif Istihsan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, istihsan merupakan salah satu dalil yang diperselisihkan penggunaannya oleh para ulama, ada yang menerimanya sebagai salah satu hujjah dalam penetapan hukum Islam dan ada yang menolaknya. Berikut ini adalah penjelasan singkatnya. Pertama, istihsan dapat digunakan sebagai hujjah. Pendapat ini dipegangi oleh Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah. Dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat ini antara lain:

1. Firman Allah: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم (الزمر: 55)

Menurut mereka, ayat ini menunjukkan adanya perintah untuk mengikuti yang terbaik. Perintah dalam ayat ini menunjukkan pada wajib karena tidak ada hal lain yang memalingkannya dari makna wajib. Hal ini menunjukkan bahwa istihsan adalah hujjah.

2. Firman Allah: وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (الزمر: 18)

Dalam ayat ini, Allah memuji pada hamba-hamba-Nya yang mendengar dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyari’atkan oleh Allah.

3. Hadis Nabi SAW: فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Dan ini menunjukkan kehujjahan istihsan. (al-Amidi, 1401H: 165)

4. Ijma’

Ulama yang menjadikan istihsan sebagai hujjah mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan (ijma’) dari para ulama tentang kebolehan menggunakan istihsan seperti kebolehan jual beli salam dan juga bolehnya menentukan harga penggunaan kamar mandi umum walaupun ada ketidakpastian tentang waktu penggunaan dan jumlah air yang terpakai.(al-Jashshash, 1405 H: 38)

Kedua, Istihsan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Pendapat ini dipegangi oleh ulama’ Syafi’iyyah dan Zhahiriyyah. Imam asy-Syafi’i dalam kedua karyanya ar-Risalah (1309 H: 25) dan al-Umm (t.t: 309-313) secara panjang lebar menjelaskan alasan penolakannya terhadap istihsan. Diantara alas an yang dipakai oleh asy-Syafi’i adalah sebagai berikut:

1. Allah melarang adanya penetapan hukum kecuali dengan nash atau yang diqiyaskan pada nash.

Istihsan tidak termasuk kedua hal tersebut, sehingga bisa dimasukkan pada kategori menetapkan hukum dengan hawa nafsu yang terlarang. Allah berfirman: وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم (المائدة: 48)

2.Rasulullah tidak pernah memberikan keputusan hukum dengan dasar istihsan, akan tetapi selalu menunggu turunnya wahyu. Andaipun Nabi SAW menggunakan istihsan, pasti tidak akan salah karena Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasar pada hawa nafsunya.

3. Dasar istihsan adalah akal, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara ‘alim dengan jahil.

Kalau setiap orang boleh memakai istihsan, tentunya setiap orang boleh membuat hukum untuk dirinya sendiri. (Az-Zuhaili: 749, al-Mawardi; t.t: 315-316)

Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i

Untuk lebih memperjelas perdebatan yang terjadi di antara para pendukung dan penentang istihsan, akan disampaikan dalam tulisan ini sekilas pandangan dua kutub yang berbeda tadi, yaitu pandangan mazhab Hanafi sebagai pendukung istihsan dan pandangan asy-Syafi’i sebagai penentangnya. Hal ini untuk memperjelas pada bagian manakah terjadi perbedaan dan apakah terdapat persamaan pandangan antara keduanya.

a. Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi

Abu Hanfah merupakan salah satu tokoh yang dikenal banyak menetapkan hukum dengan istihsan, akan tetapi beliau tidak pernah menjelaskan pengertian danrumusan dari istihsan yang dilakukannya. Oleh karena itulah banyak orang yang menganggapnya menetapkan hukum berdasar pada hawa nafsunya saja dengan tidak disertai metode yang jelas. Banyaknya kritikan yang ditujukan pada beliau dan bahkan ada yang meragukan ketokohannya dalam bidang fikih menjadikan para sahabat dan murid Abu Hanifah berusaha keras menjelaskan dan memberikan rumusan yang dapat menjelaskan pada banyak orang bahwa istihsan merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sesuai dengan syara’. Tokoh yang sering dikutip pendapatnya dalam mengemukakan definisi istihsan dalam pandangan mazhab Hanafi adalah Abu al-Hasan al-Karkhi. Al-Bazdawi (t.t: 104) dan al-Basri (1403H: 296) misalnya, dengan mengutip ucapan al-Karkhi, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istihsan adalah;

هُوَ أَنْ يَعْدِلَ الْإِنْسَانُ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي نَظَائِرِهَا إلَى خِلَافِهِ لِوَجْهٍ أَقْوَى يَقْتَضِي الْعُدُولَ عَنْ الْأَوَّل

Menurut Abu Zahrah (t.t: 262) definisi ini merupakan definisi yang paling jelas menggambarkan hakikat istihsan dalam pandangan mazhab Hanafi. Definisi ini mencakup semua jenis istihsan dan menunjukkan pada asas dan intinya, sebab istihsan itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum karena ada hal yang menjadikan keluar dari kaidah umum tersebut lebih dekat pada kehendak syara’.

Definisi tersebut juga menggambarkan bahwa istihsan, dengan berbagai macam bentuk dan macamnya, merupakan pengamalan kaidah yang bersifat juz’i ketika berhadapan dengan kaidah kulli, yang dalam hal itu seorang mujtahid harus berpaling pada kaidah juz’i karena “kaku”nya kaidah kulli (dalam hal ini qiyas) dengan tujuan lebih bisa sesuai dengan ruh asy-syari’ah dalam menetapkan hukum, yakni mencapai kemaslahatan. Istihsan dalam pandangan mazhab Hanafi ada dua macam, istihsan yang jelas akan tetapi lemah pengaruhnya dan istihsan yang tersembunyi akan tetapi kuat pengaruhnya yang dikenal dengan qiyas khafi. Dengan pembagian seperti ini, pada dasarnya mazhab Hanafi menjadikan istihsan sebagai salah satu bagian dari qiyas.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya istihsan dalam pandangan mazhab Hanafi harus dipahami sebagai berpalingnya seorang mujtahid dari kaidah-kaidah umum, baik berupa keumuman nas maupun keumuman ‘illah al-hukm yang ada pada qiyas, pada dalil lain atau kaidah lain yang lebih khusus atau parsial karena adanya alasan kuat untuk hal tersebut dan demi menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan.

b. Istihsan dalam Pandangan asy-Syafi’i

Imam asy-Syafi’i adalah salah satu tokoh yang dengan keras menentang penggunaan istihsan. Asy-Syafi’i membuat bahasan khusus dalam kitabnya al-Umm tentang istihsan dengan judul Ibtal al-Istihsan. (t.t.: 307-309). Dia juga dikenal dengan ungkapannya:

من استحسن فقد شرع

“Barangsiapa yang berhujjah dengan istihsan, maka dia telah membuat syari’at (baru)”

Dalam pembahasan Ibtal al-Istihsan ia mengatakan bahwa yang dinamakan berdalil haruslah dengan salah satu dari empat hal, yaitu al-Kitab, as-Sunnah, Ijma’, atau qiyas. Apabila seorang mujtahid menfatwakan suatu hukum yang tidak diambil dari al-Kitab dan as-Sunnah, tidak ada ijma’ yang ditemukan dalam permasalahan tadi, dan ia juga tidak menggunakan penalarannya dengan cara qiyas, maka ia sudah melakukan istihsan karena ia menetapkan hukum hanya berdasarkan pada logikanya saja tanpa disertai sandaran nas, baik secara langsung maupun dengan tidak langsung (qiyas). Dan haram bagi dia mengeluarkan fatwa dengan didasarkan pada istihsan semata.

Asy-Syafi’i juga mengatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada seorangpun selain Rasulullah, hak untuk berpendapat kecuali dengan segi keilmuan yang ada sebelumnya. Dan segi keilmuan sesudah al-Kitab, as-Sunnah dan ijma’ hanyalah qiyas. Dengan demikian, tidak ada seorangpun selain Rasulullah yang berhak mengemukakan pendapat kecuali berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan tersebut. Orang tidak boleh berpendapat dengan “sesuatu yang menurutnya baik” karena berpendapat dengan cara seperti itu sama dengan membuat-buat kebohongan karena tidak didasarkan pada contoh yang ada sebelumnya. Imam Syafi’i berkeyakian bahwa berhujjah dengan istihsan sama dengan mengikuti hawa nafsunya, karena telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syari’at itu hanyalah Allah SWT. Bahkan asy-Syafi’i mengatakan bahwa istihsan adalah termasuk talazzuz, bersenang-senang. (t.t: 507, asy-Syaukani, t.t.: 350).

Dari pengertian yang dipahami oleh asy-Syafi’i tentang istihsan tadi, maka wajar saja kalau dia menolak mentah-mentah penggunaan istihsan. Para ulama Syafi’iyyah juga dengan keras menolak penggunaan istihsan sebagai dasar penetapan hukum dan bahkan menjadikannya sebagai salah satu dalil yang tertolak (al-adillah al-mardudah). (as-Subki, 1404H: 188). Mengenai dasar yang dipakai oleh para pendukung istihsan, mereka memberikan pemahaman yang berbeda. Mengenai surat az-Zumar ayat 18 misalnya, ulama Syafi’iyyah mengatakan bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan adanya istihsan, juga tidak menunjukkan kewajiban mengikuti perkataan yang terbaik. Surat az-Zumar ayat 55 juga tidak menunjukkan bahwa istihsan adalah dalil, apalagi menjadikannya sebagai yang terbaik. Sedangkan hadis Nabi yang mereka kutip, mereka mengatakan bahwa hadis tersebut mengisyaratkan adanya ijma’ kaum muslimin dan ijma’ adalah hujjah yang berdasarkan pada dalil. Jadi hadits tersebut tidak berarti setiap orang yang memandang suatu urusan itu baik, maka baik menurut Allah Swt. Kalau pemahamannya seperti yang dilontarkan para pendukung istihsan, maka ketika kaum muslimin yang awwam memadang suatu perkara itu baik, maka baik pula menurut Allah Swt. Inilah pemahaman yang seharusnya tidak ada dalam benak kaum muslimin. (al-Amidi: 1401: 158-159)

Jika kita cermati pandangan para pendukung dan penolak kehujjahan istihsan, maka akan kita temukan bahwa ada perbedaan mendasar tentang apa yang dimaksud dengan istihsan. Para Ulama yang menjadikan istihsan sebagai hujjah pada dasarnya tidak serta merta memberikan kebebasan pada akal dan logika untuk menetapkan hukum tanpa batasan dan dasar yang jelas, bahkan mazhab Hanafi menjadikan istihsan sebagai bagian dari qiyas, dan qiyas merupakan salah satu metode penetapan hukum yang disepakati oleh sebagian besar ulama’ termasuk asy-Syafi’i yang menolak penggunaan istihsan.

Dalam pembahasan tentang macam-macam istihsan di atas, kita melihat bahwa istihsan diberlakukan pada masalah-masalah yang tidak ada nashnya sama sekali ataupun ada nash akan tetapi tidak mendukung terlaksananya maqasid asy-syari’ah. Sedangkan para ulama yang menolak istihsan pada dasarnya menolak istihsan sebagai langkah hati-hati dan adanya kekhawatiran adanya penggunaan akal dan logika secara berlebihan sehingga mengesampingkan nash. Dan pandangan seperti ini pada dasarnya juga tidak disetujui oleh para pendukung istihsan. Artinya, mereka juga menolak penggunaan istihsan yang hanya berlandaskan pada logika dan akal tanpa ada dalil yang kuat. (Ibrahim, t.t: 95). Al-Bazdawi dalam karyanya Kasyf al-Asrar (t.t: 104) mengatakan,

”Abu Hanifah terlalu mulia dan wara’ untuk mengatakan sesuatu berdasarkan pada hawa nafsunya atau melakukan sebuah amal berdasarkan istihsan padahal ada dalil syar’inya.”

Ini juga diungkapkan oleh al-Qaffal dan Ibn as-Sam’ani yang bermadzhab Syafi’i, mereka mengatakan;

“Apabila yang dimaksud dengan istihsan adalah apa yang dibahas dalam ushul (fiqh) dengan berbagai maknanya, maka itu adalah baik karena terdapat argumentasi untuk pemakaiannya. Kami (Syafi’iyyah) tidak mengingkarinya dan juga memakainya. Akan tetapi jika yang dimaksud dengan istihsan adalah menganggap buruk atau baik sesuatu dengan akal tanpa dalil, maka itulah yang kami tolak.”(asy-Syaukani, t.t: 74)

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan mengenai kehujjahan istihsan hanya bersifat redaksional atau lafzi, bukan pada hakekat istihsan secara istilah. Al-Buthi (2001: 215) misalnya mengatakan bahwa keinkaran asy-Syafi’i pada istihsan bukan dari sisi dijadikannya istihsan sebagai dalil yang mandiri, akan tetapi sebenarnya pada penggunaan ungkapan yang tidak tepat dalam mendefinisikannya. Ini diperkuat oleh kenyataan bahwa asy-Syafi’i dalam beberapa kesempatan juga menggunakan istihsan. Misalnya beliau mengatakan dalam masalah mut’ah (pemberian pada wanita setelah ditalak): “Saya tidak mengetahui kadar tertentu (yang harus dipenuhi) dalam pemberian ‘mut’ah’, akan tetapi saya memandang lebih baik (Istihsan) jika kadarnya 30 dirham” Dalam masalah perpanjang masa syuf’ah, beliau mengatakan: “Saya menganggap baik (astahsinu) masa syuf’ah adalah 3 hari” Ketika beliau ditanya tentang seorang pencuri yang menyodorkan tangan kirinya (untuk dipotong) padahal tangan yang harus dipotong adalah tangan kanan, maka beliau berkata: “Qiyas mengharuskan dipotong tangan kanannya, akan tetapi istihsan menghendaki tangan kanannya tidak dipotong.” (ar-Razi, 1400H: 172-173).

Istihsan Bagi Pengembangan Hukum Islam

Karena Islam oleh para pemeluknya dipercayai sebagai agama terakhir dan al-Qur`’an sebagai wahyu terakhir yang akan berlaku sepanjang masa, maka hukum Islam dituntut untuk dapat memecahkan segala persoalan yang dihadapinya sampai hari akhir kelak. Hal ini karena ayat al-Qur`’an tidak turun lagi dan tidak akan ada nabi dan rasul lagi setelah Muhammad SAW. Salah satu metode yang dipakai oleh para ahli hukum Islam dalam menjembatani antara keterbatasan teks hukum dengan perkembangan masalah hukum yang selalu berubah adalah dengan ijtihad. Asy-Syatibi (t.t: 345), misalnya, mengatakan bahwa sumber penetapan hukum itu ada empat, yaitu al-Kitab, as-Sunnah, al-Ijma’, dan ar-Ra’y (ijtihad). Ijtihad secara bahasa berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga dan pikiran. Sedangkan secara istilah, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Diantaranya adalah definisi ijtihad menurut asy-Syaukani (t.t: 250). Ia mendefiniskan ijtihad dengan:

بذل الوسع في نيل حكم شرعيّ عمليّ بطريق الاستنباط

“Pengerahan kemampuan dalam memperoleh hukum syar’i yang bersifat amaliyah dengan cara istimbat”

Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa ijtihad merupakan usaha maksimal untuk menemukan hukum fikih dengan cara mengambilnya dari sumber-sumbernya.Dengan ijtihad inilah sebenarnya hukum Islam akan sanggup berkembang, mengakomodasi segala perkembangan zaman dan perubahan situasi. Ijtihad dalam bidang hukum Islam berarti memberikan penjelasan dan penafsiran agar ajaran-ajaran dasar serta prinsip-prinsip yang dibawa sumber hukum Islam dapat dijalankan oleh masyarakat dengan maskimal. Selain memberikan penjelasan dan penafsiran, ijtihad juga berfungsi menetapkan hukum terhadap masalah yang tidak dijelaskan secara nyata oleh nass. Dengan begitu, hukum Islam akan selalu dapat diperbaharui dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masa.

Dalam kerangka ini, istihsan pada dasarnya juga merupakan salah satu metode dalam berijtihad karena istihsan merupakan salah satu cara untuk menemukan solusi atas permasalahan yang tidak terselesaikan oleh kaidah-kaidah umum dalam fikih dengan berpaling pada kaidah-kaidah parsial. Pengembangan dan pembaharuan hukum Islam juga bisa dijelaskan dengan mengetahui tujuan utama ditetapkannya syari’at bagi manusia, yaitu untuk mencapai kemaslahatan manusia baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dan untuk menghilangkan kerusakan (jalb al-masalih wa dar’u al-mafasid). Dalam kajian usul a-fiqh tujuan ditetapkannya hukum Islam dikenal dengan maqasid asy-syari’ah. Dan maqasid asy-syari’ah itu sendiri adalah memelihara al-mabadi’ al-khamsah atau yang juga dikenal dengan istilah al-kulliyyat al-khamsah, atau ad-daruriyyat al-khamsah; yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. (al-Ghazali, 1413 H: 174, 253).

Salah satu tokoh yang sangat populer dalam membahas maqasid asy-syari’ah ini adalah asy-Syatibi. Dalam karyanya yang monumental al-Muwafaqat ia mengatakan bahwa maslahat terbagi menjadi tiga, yaitu daruriyyat (primer), hajiyyat (skunder) dan tahsinat (tersier). Maslahah Daruriyyah adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan timbul kerusakan dan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahah atau maqasid asy-syari’ah ad-daruriyyat ini ada lima yaitu: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-‘aql). Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

1. Dari segi adanya (min nahiyah al-wujud) yaitu dengan cara manjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.

2. Dari segi tidak ada (min nahiyah al- ‘adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Contoh berikut ini mungkin bisa membantu penjelasan tersebut; a) Menjaga agama dari segi al-wujud misalnya shalat dan zakat, b) Menjaga agama dari segi al-‘adam misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad, c) Menjaga jiwa dari segi al-wujud misalnya makan dan minum, d) Menjaga jiwa dari segi al-‘adam misalnya hukuman qishash dan diyat, dan e) Menjaga akal dari segi al-wujud misalnya makan dan mencari ilmu, f) Menjaga akal dari segi al-‘adam misalnya had bagi peminum khamr, g) Menjaga keturunan dari segi al-wujud misalnya nikah, h) Menjaga keturunan dari segi al-‘adam misalnya had bagi pezina dan muqzif, i) Menjaga al-mal dari segi al-wujud misalnya jual beli dan mencari rizki j. Menjaga al-mal dari segi al-‘adam misalnya riba, memotong tangan pencuri.

Maslahah Hajiyyah adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqqah dan kesempitan. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya rukhsah; shalat jama’ dan qasar bagi musafir. Sedangkan maslahah tahsinat adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan masyaqqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah taharah, menutup aurat dan hilangnya najis.

Dalam kerangka mencapai kemaslahatan seperti itulah sebenarnya hukum Islam harus diarahkan. Seperti apapun keputusan hukum yang dikeluarkan, maka tercapainya kemaslahatan dan hilangnya kerusakan harus menjadi pertimbangan yang pertama dan utama. Pengembangan dan pembaharuan hukum Islam pada dasarnya juga merupakan upaya untuk menjadikan hukum Islam bisa mengakomodasi perkembangan zaman sehingga bisa mencapai kemaslahatan bagi manusia yang merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam.

Istihsan, dengan melihat penjelasan tadi, pada dasarnya merupakan metode yang sangat relevan bagi pengembangan dan pembaharuan hukum Islam karena tujuan utama istihsan adalah menghilangkan kesukaran (raf’ al-haraj), menghilangkan kemadlaratan dan menarik kemaslahatan baik kemaslahatan tersebut berupa kemaslahatan kategori daruriyyat, hajjiyyat, maupun tahsiniyyat.

Penutup

Paparan di atas memberikan sedikit gambaran tentang perbedaan antara pendukung dan penentang istihsan yang pada hakikatnya hanya berupa perbedaaan redaksional. Sebagai sebuah metode penetapan hukum yang tetap berpegang pada dalil, istihsan disepakati penggunaannya oleh semua ulama. Istihsan juga tidak terbatas menggunakan qiyas khafi sebagai lawan dari qiyas jali, akan tetapi juga bisa dengan berdasar pada nas, ijma’, ‘urf, dan darurah. Bila melihat bahwa tujuan utama penggunaan istihsan adalah menghilangkan kesulitan dan mencapai kemaslahatan maka istihsan merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sangat mungkin untuk dilakukan pengembangan dan modifikasi agar bisa menjadi salah satu metode penetapan hukum yang dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan waktu. Wallahu A’lam bi as-Sawab.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad, t.t, Usul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Al-Albani, Muhammd Nasiruddin, Silsilah al-Ahadis al-Maudu’ah wa al-Da’ifah, t.t, Riyad, Maktabah al-Ma’arif

Al-Amidi, 1404 H, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, juz IV

Al-Basri, Abu al-Husain, 1403 H, al-Mu’tamad, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Bazdawi, t.t, Kasyf al-Asrar, juz VII, al-Maktabah asy-Syamilah.CD-Room.

Al-Buti, Muhammad Sa’id Ramadan, 2001, Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah.

Al-Ghazali, 1413 H, al-Mustasfa Min ‘Ilm al-Usul, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Haroen, Nasrun, 1997, Ushul Fiqh I, Ciputat, Logos Wacana Ilmu.

Ibn Hambal, Ahmad, 1998, Musnad Ahmad ibn Hambal, Beirut: ‘Alam al-Kutub. Ibn Manzur, t.t.,

Lisan al-‘Arab, Beirut: Dar al-Fikr, jilid XIII

Ibrahim, ‘Abd al-Wahhab, t.t., al-Fikr al-Usuli, t.t.t, Dar asy-Syarq.

Al-Jassas, 1405 H, al-Fusul fi al-Usul, Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyyah, juz II

Al-Khin, Mustafa Sa’id, 1996, Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawa’id al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha’, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah

Khudari Bik, Muhammad, 1988, Usul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan, t.t, al-Hawi al-Kabir, Beirut, Dar al-Fikr, juz XVI

Ar-Razi, Fakhruddin Muhammad bin ‘Amr, 1400 H, al-Mahsul fi ‘Ilm al-Usul, Riyad: Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa’ud.

As-Sam’ani, Abu al-Muzaffar, t.t, Qawati’ al-Adillah fi al-Usul, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz II.

As-Subki, 1404 H, al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz III

Asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris, t.t., al-Umm, Mesir: al-Bab al-Halabi, jilid VII

—————, 1309 H, ar-Risalah, Beirut: Dar al-Fikr, juz I

Asy-Syatibi, t.t., al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari’ah, Beirut: Dar al-Ma’rifah, juz I, II dan III

Asy-Syaukani, t.t., Irsyad al-Fuhul, Beirut, Dar al-Fikr.

At-Taftazani, 1958, Syarh at-Talwih ‘ala at-Taudih, t.t.t, Mathba’ah Shubaih.

Zidan, ‘Abd al-Karim, 1987, al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, Beirut, Mu’assasah ar-Risalah.

Az-Zuhaili, Wahbah, 1986, Usul al-Fiqh al-Islami, Damaskus, Dar al-Fikr. Juz II

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s